Samarinda - Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil Provinsi Kaltim, menolak penyerahan 5 unit pesawat airvan dan dana pengelolaan sebesar Rp7,5 miliar, dari Perusda Melati Bhakti Satya.

Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil, Adri Paton beralasan, pengalihan fungsi pengelolaan itu akan menyulitkan pihaknya. Karena tidak ada anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurut Adri, pengelolaan pesawat airvan tersebut seharusnya diserahkan kepada instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan. Sehingga penerbangan di wilayah perbatasan seperti wilayah Long Apung, Data Dawai, Long Layu dan Long Nawang bisa terus dipertahankan.