Samarinda - Pansus Evaluasi Kinerja Perusda dan BUMD DPRD  Kaltim, merekomendasikan penggabungan Perusda-Perusda milik Pemprov Kaltim, mulai tahun 2012.

Ketua Pansus Evaluasi Kinerja Perusda Andi Harun mengatakan, penggabungan ini untuk memaksimalkan kinerja Perusda, yang saat ini dinilai belum bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, meski sudah memperoleh penyertaan modal.

Menurut Harun, saat ini pihaknya masih membahas tehnis penggabungan Perusda, termasuk SDM dan manajemen di masing-masing divisi-divisi usaha yang akan bertanggungjawab pada Pemprov dan DPRD  Kaltim.

Samarinda - Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil Provinsi Kaltim, menolak penyerahan 5 unit pesawat airvan dan dana pengelolaan sebesar Rp7,5 miliar, dari Perusda Melati Bhakti Satya.

Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil, Adri Paton beralasan, pengalihan fungsi pengelolaan itu akan menyulitkan pihaknya. Karena tidak ada anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurut Adri, pengelolaan pesawat airvan tersebut seharusnya diserahkan kepada instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan. Sehingga penerbangan di wilayah perbatasan seperti wilayah Long Apung, Data Dawai, Long Layu dan Long Nawang bisa terus dipertahankan.

Samarinda - Komisi III DPRD Kaltim mempertanyakan kelanjutan kerjasama proyek pembangunan kereta api di Kutim, yang disampaikan Gubernur Kaltim, sejak tahun lalu.

Anggota Komisi III Zainal Haq mengatakan, pihaknya akan mendukung kerjasama pembangunan sarana kereta api, dengan catatan tetap berkoordinasi dengan pihak DPRD Kaltim.

Namun lanjut Zainal, hingga saat ini, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, belum pernah memperjelas progress proyek pembangunan kereta api, yang dikabarkan bekerjasama dengan Uni Emirat Arab.